Pada pertemuan dengan Menkominfo kemarin terungkap beberapa hal yang penting menyangkut pemblokiran situs YouTube.
Pak Nuh memberi tahu bahwa perintah blokir itu datang langsung dari Presiden dan ketika ditanya oleh Mas Wicaksono apakah ada kemungkinan dibuka kembali, Pak Nuh menjawab tidak, sampai YouTube menghapus video Fitna itu.
Kenapa pemerintah sampai sebegitunya?
Beberapa dari teman teman yang hadir seperti Priyadi dan Jim Geovedi sudah memberikan masukannya bahwa secara teknis pemblokiran ini tidak efektif.
Kemudian Pak Nuh menanggapi bahwa apakah karena tidak efektif lantas kita biarkan. Saya menangkap kesan dari jawaban itu bahwa Pak Nuh enggan membahas aspek teknis dari pemblokiran itu, berarti ada aspek lain yang lebih menjadi pertimbangan.
Kalau dikatakan pemerintah ingin melindungi rakyat dari rasa tersinggung karena menonton film itu saya rasa tidak tepat karena prosentase pengguna Internet di Indonesia masih kecil dibanding rakyat keseluruhan yang 220 juta lebih.
Jadi kami pengguna Internet dianggap minoritas sehingga layak dikorbankan?
Tunggu dulu, diblokirnya situs YouTube memiliki implikasi sosial. Orang jadi penasaran dan mengcopy film tersebut dalam media lain seperti CD atau file yang bisa ditransfer lewat HP.
Kalau sudah begini masalahnya jadi lain. Disebuah milis malah saya mendapati ada email yang bertanya, “Sudah nonton Fitna?”. Perilaku ini memang jadi kecenderungan. Apa apa yang dilarang maka akan diburu. Orang jadi penasaran.
Apakah pemerintah aware dengan ini? Melihat perintah pemblokiran datang langsung dari Presiden maka patut dapat diduga bahwa pemblokiran ini karena alasan alasan politis. Film Fitna menghina agama dan sudah mendapat kecaman dari pemerintah Belanda sendiri dan juga dari SekJen PBB.
Mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam. Pemerintah tentu dituntut untuk merepresentasikan sikap sebagai pemerintah dari negara dengan pendudukan beragama Islam terbesar didunia. Apa kata dunia jika Indonesia tidak bersikap protes terhadap pemuatan Film tersebut oleh YouTube.
Kira kira demikianlah pertimbangan politik luar negeri Presiden SBY ketika membuat keputusan pemblokiran YouTube. Soal yang lain jadi nomor dua. Apakah itu tentang bahaya transfer film Fitna ke media lain yang justru akan menyebar dengan cara yang lebih luas, atau apakah itu tentang pengguna Internet yang butuh akses ke YouTube akan terganggu, atau apakah itu terjadi kesalahan implementasi perintah blokir sehingga yang terblokir bukan hanya YouTube tapi juga situs penting lain seperti Multiply dan Rapidshare. Semua jadi nomor dua.
Adalah aspek politik luar negeri yang menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan ini. Mengenai aspek lain jadi nomor dua. Dari diskusi kemarin terlihat bahwa Pak Nuh tidak dapat membuka diskusi lebih dalam tentang pemblokiran ini, seolah olah itu harga mati.
Bisa dipahami karena beliau hanya seorang menteri yang harus take order dari Bos besar, Presiden SBY. Pemerintahan SBY dengan ini lebih mementingkan citra pemerintahannya ketimbang memperhatikan kebutuhan dan rakyatnya dari segala golongan.
Saya yakin banyak dari pengguna Internet Indonesia yang hanya sedikit prosentasenya itu yang tidak berminat menonton film jelek yang tak berkualitas itu. Hanya sedikit yang menonton atas dasar penasaran saja.
Setidaknya itu yang diungkapkan oleh Riyogarta pada saat diberi kesempatan oleh Pak Nuh untuk berbicara. Jadi sekarang kunci bukan di Pak Nuh tapi di Presiden SBY. Rasanya kok mustahil Presiden SBY mau mengundang kami ke istana untuk dengar pendapat seperti yang dilakukan oleh Pak Nuh. Citra lebih penting, apalagi mau 2009, begitu mungkin pertimbangannya.
Kita disini tinggal bengong. Bagi saya yang tidak terlalu butuh akses ke YouTube dan Multiply mungkin tidak terlalu merasakannya, apalagi saya pakai Speedy yang berani tidak manut perintah Menkominfo. Tapi bagi teman teman lain yang butuh tentu akan sangat menderita.
Bersabarlah teman teman, badai pasti berlalu. Cuma kapan…? Melihat kenyataan ini saya merenung betapa lemahnya kedaulatan TIK negara kita ini. Tak ada alternatif lain yang bisa diberi oleh anak bangsa. Mohammad DAMT dimilis nyeletuk yang menurut saya berisi poin penting.
MDAMT bilang kini saatnya mengembangkan konten lokal lebih giat lagi, memang ada layartancap.com tapi apakah server cukup kuat? Mari kita coba. Kita tak bisa begini terus, didepan sana akan banyak sekali problem yang tak bisa dipecahkan kalau kita tidak berdaulat.
Pemerintah akan hampir pasti lebih mementingkan aspek politik ketimbang yang lainnya. Bosen mikirin pemerintah mari kita perkuat TIK Indonesia sehingga kita bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri.
Quote:
|
credit to dedemang w...p...
|
ayo.....pemilu taon depan pilih SBY lage........... biar tambah modar..........wkakakakaka
