Pemerintah Akan Negosiasi dengan YouTube

slash · #1 (**permalink**) 04-09-2008, 02:05 PM

Pemerintah Akan Negosiasi dengan YouTube

Pemerintah akan melakukan negosiasi kembali dengan situs YouTube agar film Fitna dihilangkan dari situs tersebut.
"Besok kita lakukan negosiasi lagi dengan mereka, besok kita akan kontak mereka. Kita berharap besok ada solusi," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh usai bertemu dengan para blogger (pembuat situs pribadi/blog) di kantor Depkominfo di Jakarta, Senin (7/4) malam.
Nuh mengatakan pihaknya memang telah menerima surat balasan dari pihak YouTube, setelah pemerintah mengirimkan surat permintaan kepada mereka agar menghilangkan film Fitna buatan politisi sayap kanan Belanda Geert Wilders. "Memang ada surat email dari YouTube Asia Pasifik yang salah satu konsideran bahwa mereka menghargai statement dari pemerintah, YouTube menyadari betul bahwa apa yang dia lakukan harus comply dan respek terhadap peraturan perundang-undangan di suatu negara," kata Nuh.
Oleh karena itu, lanjut Nuh, YouTube meminta kepada Depkominfo untuk berkomunikasi membahas masalah film Fitna tersebut. "Tapi belum kami lakukan," lanjut dia sambil menambahkan surat balasan dan pernyataan YouTube tersebut merupakan sinyal positif dari mereka.
Dalam pertemuan dengan para blogger, Menkominfo mendapat berbagai saran dan masukan dari para blogger mengenai film Fitna, yaitu agar pemerintah mengeluarkan kebijakan dan cara agar hanya menutup akses atau menghilangkan film Fitna, akan tetapi jangan sampai menutup akses situs YouTube secara keseluruhan.
"Kita memang sebenarnya tidak ingin menutup YouTube, tetapi kita ingin agar YouTube menghilangkan film Fitna itu. Saya kira subtansinya kita tidak ingin memblok YouTube semua, akan tetapi hanya film itu. Oleh karena itu langkah awal adalah kita minta kepada mereka ikut bertanggung jawab, tidak hanya sekedar bisnis bebas tanpa menghormati aturan dan perundangan-undangan di suatu negara," lanjut Nuh.
Persoalan film Fitna ini, tambah Menkominfo, merupakan persoalan bangsa dan dimana tidak hanya orang Islam, tetapi ada komunitas lainnya yang ikut menentang film tersebut. "Kalau kita tidak lakukan aksi (untuk menghilangkan film Fitna), pemerintah bisa dinilai tidak bertanggung jawab," tambah Nuh